Opini

HARGA SEBUAH PENA DAN "SUARA" YANG TERBUNGKAM DALAM KESUNYIAN

Oleh:

Zifyohn D Sanu

Anggota KPU Kabupaten Rote Ndao, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Membaca berita tentang seorang anak yang mengakhiri hidupnya karena permintaannya akan buku tulis dan pena ditolak orang tuanya adalah jenis berita yang membuat kita ingin berhenti sejenak dari segala keriuhan politik. Bayangkan, di tengah obrolan kita yang tinggi tentang pertumbuhan ekonomi dan kemajuan digital, ada seorang anak di sudut negeri ini  tepatnya di desa naruwolo,kecamatan jerebuu kabupaten Ngada, yang merasa nyawanya lebih murah harganya dibandingkan satu set alat tulis yang bahkan tidak sampai sepuluh ribu rupiah.

Kejadian ini bukan cuma soal kemiskinan. Ini adalah tamparan keras bagi siapa saja yang selama ini berteriak lantang tentang keberhasilan demokrasi kita.

Demokrasi Itu Bukan Cuma Soal Coblosan

Kita seringkali salah kaprah. Kita menganggap demokrasi itu sukses kalau pemilunya lancar,aman tidak ada kerusuhan, dan partisipasi pemilih tinggi. Tapi tragedi ini mengingatkan kita pada satu hal mendasar: demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara.

Apa gunanya pemilu yang megah kalau suara rakyat hanya dianggap penting setiap lima tahun sekali? Demokrasi yang sejati seharusnya bisa menjamin bahwa hal-hal kecil seperti buku dan pena tersedia bagi setiap anak. Negara seharusnya malu jika ada orang tua yang harus menangis, atau bahkan merasa gagal sebagai manusia, hanya karena ketiadaan biaya untuk mendukung pendidikan anaknya.

Jika untuk membeli sebuah buku tulis—sebuah benda yang menjadi syarat dasar bagi seorang anak untuk bermimpi—ia harus menukarnya dengan nyawa, maka kita perlu bertanya dengan jujur: sebenarnya untuk siapa kemajuan yang selama ini kita pamerkan? Apakah kemajuan itu hanya milik mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan, sementara anak-anak di pinggiran dibiarkan bertarung sendiri dengan kemiskinan yang mencekik?

Antara Narasi Elit dan Realitas Pahit

Seringkali kita mendengar pidato-pidato hebat tentang "Indonesia Emas" atau indeks pembangunan yang naik. Namun, kisah anak ini membuktikan bahwa ada jurang yang sangat lebar antara statistik di atas kertas dengan kenyataan di lapangan.

Bagi sebagian orang, uang sepuluh ribu mungkin hanya harga sekali parkir atau setengah harga kopi kekinian. Namun bagi keluarga yang terhimpit, uang sekecil itu bisa menjadi beban mental yang luar biasa berat. Dalam konteks etika bernegara, kegagalan melindungi satu nyawa anak karena alasan sepele seperti ini adalah sebuah kegagalan sistemik.

Pendidikan sering disebut sebagai "senjata" untuk mengubah nasib. Tapi bagaimana anak-anak kita mau berperang mengubah nasib jika senjatanya saja—pena dan buku—tidak mampu mereka beli? Ini adalah satire yang menyakitkan. Kita seolah-olah menyuruh mereka berlari, tapi kakinya kita ikat dengan rantai kemiskinan.

Momentum untuk Benar-Benar "Hadir"

Ini adalah sebuah tragedi, tapi juga harus menjadi alarm keras. Pemerintah, dari tingkat daerah sampai pusat, tidak boleh lagi hanya hadir lewat spanduk-spanduk jargon atau janji manis saat kampanye. Kehadiran negara itu harus nyata, harus bisa dirasakan langsung di dapur-dapur warga yang kesusahan.

Kita butuh pemimpin yang tidak hanya pandai mengolah angka, tapi juga punya hati untuk mendengar tangisan yang lirih. Aparat pemerintah di tingkat terbawah seharusnya punya kepekaan untuk mendeteksi mana keluarga yang benar-benar sedang berada di titik nadir. Jangan sampai urusan administratif atau prosedur yang berbelit-belit menghalangi hak dasar seorang anak untuk tetap hidup dan belajar.

Jangan biarkan sekolah hanya "gratis" di papan pengumuman, sementara biaya operasional harian tetap membuat orang tua sesak napas. Kita butuh solusi yang lebih membumi, yang memastikan tidak ada lagi anak yang merasa putus asa hanya karena selembar kertas kosong.

Menjaga Suara Masa Depan

Setiap anak yang lahir adalah pemegang saham masa depan bangsa ini. Mereka adalah "suara" yang akan menentukan arah negara kita beberapa dekade ke depan. Jika hari ini kita membiarkan suara-suara itu hilang dalam kesunyian hanya karena masalah alat tulis, maka kita sebenarnya sedang merusak masa depan kita sendiri.

Terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat, tantangan ini terasa berkali-kali lipat lebih berat. Di sana, demokrasi bukan soal perdebatan ideologi yang rumit, tapi soal apakah besok anak-anak bisa sekolah atau tidak.

Etika kepemimpinan yang paling tinggi bukan terletak pada kemenangan elektoral, tapi pada kemampuan seorang pemimpin untuk memastikan rakyatnya merasa aman dan punya harapan. Kematian anak ini adalah pengingat bahwa ada tanggung jawab moral yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan jabatan.

Penutup: Mengembalikan Hati Nurani Kita

Kita tidak bisa membawa anak itu kembali. Tapi kita bisa memastikan bahwa tidak ada lagi anak lain yang mengalami nasib yang sama. Kita harus menuntut agar janji-janji demokrasi yang selama ini kita banggakan benar-benar turun ke bumi.

Jangan sampai buku dan pena menjadi barang yang harganya harus dibayar dengan air mata dan nyawa. Demokrasi harus punya hati. Ia harus mampu merangkul mereka yang paling lemah dan memastikan bahwa impian anak-anak kita tidak mati di ujung sebuah pena yang tak terbeli.

Sebelum lebih banyak “suara” masa depan negara ini hilang dalam kesunyian, mari kita sadar: tugas kita belum selesai hanya karena kita sudah mencoblos di TPS. Tugas kita adalah menjaga agar cahaya harapan tetap menyala di setiap rumah, sekecil apapun itu.